LAPORAN AKTUALISASI NILAI - NILAI DASAR PNS RADIOLOGI TERAMPIL DI INSTALASI RADIOLOGI RUMAH SAKIT (BAB II) INTERNALISASI NILAI UNTUK PEMBENTUKAN KARAKTERISTIK PNS

ASSALAMUALAIKUM, WR.WB

    Hai sobat sekalian, dalam menempuh kegiatan latsar CPNS setiap instansi atau badan pengembangan sumber daya manusia atau badan kepegawaian pengembangan sumber daya manusia kota/provinsi tentunnya akan melaksanakan kegiatan LATSAR (pelatihan dasar) bagi CPNS harus membuat laporan aktualisasi, di sini saya akan memberikan sedikit ringkasan penyusunan laporan aktualisasi bagi petugas radiografer/radiologi dari BAB II sampai selesai...cekkidot...

BAB II

INTERNALISASI NILAI UNTUK PEMBENTUKAN KARAKTERISTIK PNS

2.1 Sosok ASN yang Diharapkan

    Kegiatan Pelatihan Dasar ASN ini merupakan suatu proses yang memiliki tujuan utama, yaitu untuk menghasilkan “ASN Profesional yang Berkarakter sebagai Pelayan Publik”. “Profesional” bermakna mampu melaksanakan pekerjaan dengan mumpuni, “berkarakter” bermakna memiliki mental dan kepribadian yang baik, dan “pelayan publik” adalah fungsi utama sebagai setiap ASN.

    Pembentukan karakter melalui proses Pelatihan Dasar ini dapat diibaratkan sebagai proses “imunisasi” atau “vaksinasi” bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebelum bergabung dengan alam yang birokrasi sepenuhnya tidak steril berdasarkan “penyakit menular birokrasi”, baik penyakit yang bersifat komunal (memasyakat), individual (perseorangan), instansional (organisasi), ataupun kultural (budaya kerja). Di alam nyata birokrasi, CPNS akan berbaur dengan semua tipe pengidap penyakit birokrasi itu; kekuatan “vaksin”-lah yang akan menentukan apakah ia akan larut seperti ikan yang diasinkan atau tetap tawar seperti ikan di laut meski hidup di air asin.  

2.2 Agenda Pembentukan Sikap dan Perilaku Bela Negara

    Secara komunal, “penyakit” yang diidap oleh setiap elemen bangsa adalah rendahnya kesadaran bela negara pasca kolonialisme, yakni bela negara  dalam konteks kekinian, yaitu perjuangan bersama untuk mewujudkan tujuan bernegara sesuai peran dan kedudukan masing-masing, baik sebagai aparatur negara maupun sebagai warga negara. Spirit bela negara ini merupakan ruh kehidupan sebuah bangsa untuk bisa bersaing, bertahan bahkan unggul dalam percaturan global. Untuk itu, dalam proses Pelatihan Dasar ini, materi “vaksinasi” yang diberikan antara lain Dinamika Kelompok, Muatan Teknis Substantif Lembaga (MTSL), Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara, Isu Kontemporer Bernegara dan Berbangsa, serta Kesiapsiagaan Bela Negara. Diharapkan dengan paket vaksinasi ini kesadaran komunal sebagai sebuah bangsa akan tersegarkan kembali dalam jiwa peserta Pelatihan Dasar PNS.

    Dinamika Kelompok (DK) adalah kegiatan simulatif di awal pembelajaran klasikal yang bertujuan untuk mencairkan interaksi antar peserta dan membentuk organisasi belajar yang padu dan terbentuk suasana saling asah, asih, dan asuh antar peserta, penyelenggara, pengajar, dan siapapun yang terlibat langsung dengan kegiatan pembelajaran.

    Muatan Teknis Substantif Lembaga (MTSL) adalah materi awal yang bertujuan untuk menguatkan kesadaran peserta akan eksistensi dan fungsi organisasinyaserta tugas pokok dan fungsinya. Mindsetyang ditanamkan adalah bahwa mewujudkan tujuan organisasi adalah bagian dari upaya bela negara dalam konteks saat ini; dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam organisasi hakikatnya adalah upaya bela negara.

    Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara adalah materi yang bertujuan untuk menyegarkan kembali wawasan utama berbangsa dan bernegara, yakni tujuan bernegara yang menjadi poros dan muara bagi eksistensi dan fungsi organisasi pemerintahan. Tujuan bernegara yang termaktub dalam Muqaddimah UUD 1945 yakni perlindungan, kesejahteraan, serta pencerdasan bangsa adalah dasar utama terbentuknya sistem ketatanegaraan (pembentukan organisasi pemerintahan) dan sistem administrasi negara (upaya menjalankan organisasi yang telah dibentuk sesuai urusannya).Tiga tujuan bernegara itu sekaligus merupakan masalah atau urusan yang senantiasa harus diurus oleh organisasi pemerintahan yang terkait. 

    Kemudian, materi Isu-Isu Kontemporer adalah materi yang bertujuan untuk membangun kesadaran peserta akan tantangan dan ancaman kekinian yang berpotensi menggagalkan setiap upaya pewujudan tujuan bernegara bahkan eksistensi negara. Isu-isu kekinian itu akan terus mengikuti setiap upaya untuk kemajuan bangsa dan negara. Tujuan materi ini juga untuk meneguhkan jiwa bela negara dalam diri peserta. 

2.3 Agenda Pembentukan Nilai-Nilai Dasar PNS (ANEKA)

    Selain “penyakit komunal) sebagaimana dijelaskan di atas, PNS sebagai individu juga rentan dihinggapi penyakit rendahnya spirit dan motivasi kerja untuk menghasilkan kinerja yang tinggi. Penyakit-penyakit yang berpotensi menular kepada individu aparatur yang baru bergabung dengan birokrasi adalah 5 (lima) penyakit utama; pertama, rendahnya akuntabilitas, yakni pertanggungjawaban atas proses dan hasil kerja kepada pihak yang membutuhkan; kedua, rendahnya nasionalisme, yakni semangat mendahulukan kepentingan bersama; ketiga, tidak beretiket dalam memberikan pelayanan; keempat, kurangnya kreasi dan inovasi dalam pelaksanaan pekerjaan; dan kelima, melakukan korupsi dalam jabatan. Karena itulah dalam Pelatihan Dasar ini dikuatkan kembali nilai-nilai individual yang harus dimiliki setiap individu aparatur sebagai SDM pilihan mengisi jabatan negara; yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi.            

    Kemampuan mengaktualisasi nilai dasar ANEKA untuk membentuk kepribadian akuntabel (terukur dan tidak sembrono), nasionalis (setia dan sayang pada eksistensi bangsa dan negara), beretika (etis dalam perilakunya), kreatif dalam penyelesaian kerja, serta tidak menyimpang dalam proses kerja. 

    Akuntabilitas (perilaku akuntabel/terukur) setidaknya dapat dirasakan oleh publik dari 9 perilaku kerja sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan

    Kepemimpinan adalah perilaku yang berupaya menjadi teladan dalam perilaku kerja memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

2. Integritas

    Integritas adalah perilaku yang selaras antara apa yang diatur secara administratif dengan dengan apa yang diperbuat/dilakukan. 

3. Transparansi

    Transparansi adalah perilaku tidak menutup-nutupi atau menghalangi hak publik untuk mendapatkan informasi terkait dengan pelayanan yang diberikan. 

4. Tanggung jawab

    Tanggung jawab adalah perilaku yang mewajibkan diri untuk melaksanakan tugas yang diberikan hingga mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. 

5. Keadilan

    Perilaku yang memperlakukan publik (masyarakat) sama dalam hal pelayanan.

6. Keterpercayaan

    Perilaku yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. 

7. Keseimbangan

    Keseimbangan adalah perilaku kerja yang menunjukkan kemampuan memikul beban tugas dengan kapasitas dengan segenap kemampuan (skill) yang ada. 

8. Kejelasan

    Kejelasan adalah perilaku kerja mampu memberikan hasil kerja sesuai yang diharapkan masyarakat.

9. Konsistensi

    Konsistensi adalah perilaku mampu bertindak sesuai prosedur yang berlaku dalam semua situasi dan kondisi yang dihadapi. 

    Nasionalisme merupakan sikap keberpihakan pada kepentingan berbangsa dan bernegara. Materi ini juga salah satu terapi terhadap penyakit birokrasi yang sifatnya individual aparatur yang merugikan pelayanan publik, yaitu rendahnya rasa nasionalisme dalam melaksanakan tugas. Karena itulah dalam konteks berbangsa dan bernegara pelaksanaan tugasnya perlu diberi ruh ideologi Pancasila dengan lima dasar yang nilai utama:  Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, serta Keadilan Sosial. 

1. Ketuhanan, dengan sila ini diharapkan aparatur senantiasa meningkatkan ketaqwaan (kesadaran) akan eksistensi dan fungsinya sebagai makhluk Tuhan, bahwa kehidupan ini adalah berkah dan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk lingkungannya. 
2. Kemanusiaan, dengan sila ini diharapkan muncul kesadaran bahwa tujuan bernegara sesungguhnya adalah kemanusiaan itu sendiri, dari manusia untuk manusia.
3. Persatuan, diharapkan sadar akan pentingnya persatuan bangsa, bahwa memberikan pelayanan yang adil bagian dari upaya meningkatkan kecintaan masyarakat pada negara. 
4. Kerakyatan, dengan sila ini diharapkan pada diri peserta akan tumbuh kesadaran bahwa semua peraturan yang berlaku adalah hasil musyawarah yang harus dilaksanakan secara konsekuen. 
5. Keadilan sosial, dengan sila ini diharapkan akan muncul kesadaran bahwa tujuan bernegara adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 

    Etika Publik adalah materi untuk menyadarkan peserta bahwa salah satu penyakit birokrasi yang sifatnya individual aparatur namun berakibat merugikan publik adalah tidak beretika dalam memberikan pelayanan kepada publik; karena itu dalam materi ini dikuatkan kembali nilai-nilai yaitu:

1. Melaksanakan tugas dengan integritas tinggi; 
2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; 
3. Meladeni dengan sikap hormat, sopan, atau tanpa adanya tekanan;
4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan dan etika pemerintahan; 
6. Menjaga rahasia negara; 
7. Menggunakan fasilitas negara secara efektif, dan efisien;
8. Menjauhi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9. Memberikan informasi secara benar kepada masyarakat;
10. Tidak menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan; 
11. Menjaga reputasi dan integritas ASN; dan 

    Komitmen Mutu adalah materi-materi yang mendorong pelaksanaan pekerjaan dengan cara-cara yang kreatif dengan nilai-nilai sebagai berikut: 

1. Komitmen terhadap kepuasan customers/ clients; 
2. Layanan yang menyentuh hati agar clients tetap setia; 
3. Tingkatan/jasa yang memiliki kualitas meninggi: tidak cacat, tanpa adanya kesalahan, dan juga tidak melakukan pemborosan; 
4. Beradaptasi dengan perubahan, baik karena kebutuhan customers maupun teknologi; 
5. Memakai pendekatan alami dan cara berfikir dalam melakukan pemecahan masalah dan dalam pengambilan kebijakan; 
6. Membuat kegiatan perbaikan dengan cara berkelanjutan melalui berbagai jalan. 

    Adapun materi Anti Korupsi adalah materi yang juga berkaitan dengan penyakit birokrasi secara individual; untuk mencegahnya diperlukan penyuburan nilai-nilai yang akan mengarahkan setiap individu aparatur untuk berperilaku anti korupsi, nilai-nilai Anti Korupsi adalah: 1) jujur, 2) peduli, 3) mandiri, 4) disiplin, 5) tanggung jawab, 6) kerja keras, 7) sederhana, 8) berani, 9) adil.

2.4. Agenda Pembentukan Wawasan tentang Kedudukan dan Peran ASN dalam NKRI

    Kemampuan menyadari kedudukan dan peran ASN dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana ASN adalah korps birokrasi yang terdiri dari struktur organisasi yang besar sebagai satu kesatuan sistem (WoG); yang digerakkan oleh ASN sebagai sumber daya yang menggerakkan organisasi yang ditata sedemikian rupa secara hierarkhis fungsi, tugas, hak dan kewajibannya (Manj. ASN) untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat (PP). 

    Tiga mata pelatihan yang ada dalam agenda ini berupaya membangun kesadaran bahwa masing-masing isu yang diangkat sebagai mata pelatihan adalah hal-hal yang saat ini kerap menjadi sumber masalah dalam upaya mewujudkan tujuan bernegara dan tujuan pembangunan kepada publik/masyarakat. 

    Mata pelatihan Manajemen ASN diberikan untuk membangun kesadaran bahwa pengaturan ASN kadangkala tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan; khususnya masalah penyebaran ASN di wilayah kerja yang beragam; penempatan di satu daerah yang berbeda situasi dan kondisi acapkali menjadi penyebab kekacauan manajemen ASN karena berbagai kepentingan. Dalam praktik banyak wilayah yang kekurangan ASN karena perpindahan yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki. Manajemen ASN juga rentan menjadi ajang praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) antara sesama aparatur negara; demi untuk mendapatkan posisi atau penempatan tugas yang menguntungkan individual aparatur. 

    Mata pelatihan Whole of Government(WoG) diberikan dalam rangka mengantisipasi penyakit birokrasi secara organisasional yang paling parah dan fatal saat ini dan juga berpotensi masih akan terus bertahan, yakni ego sektoral antara instansi pemerintah baik secara fungsional maupun secara struktural. Ego sektoral terjadi karena instansi pemerintah telah terjebak pada kepentingan tertentu atau mempertahankan “comport zone” (zona nyaman) dalam pelaksanaan tugasnya. 

    Sedangkan mata pelatihan Pelayanan Publik bertujuan untuk menyadarkan bahwa problem pelayanan publik di alam nyata adalah rendahnya standar pelayanan atau tidak mengikuti standarisasi yang telah menjadi budaya birokrasi global dalam memberi pelayanan. Penyakit organisasi pemerintah yang memberi pelayanan antara lain tidak taat standar waktu, biaya, prosedur, peraturan, dan sebagainya sehingga pelayanan tidak memiliki kepastian.

2.5. Pembentukan budaya kerja PNS dengan aktualisasi nilai di organisasi tempat kerja menuju Habituasi. 

    Agenda ini merupakan kelanjutan dari proses internalisasi nilai di kelas dalam tiga agenda sebagaimana yang dijelaskan di atas. Dengan asumsi bahwa materi-materi yang diinternalisasi terserap dengan baik oleh peserta, maka agenda aktualisasi ini adalah selangkah lebih maju mendekati tujuan yang dipancangkan dalam Pelatihan Dasar ini, yakni terbentuknya sosok PNS profesional yang berkarakter sebagai Pelayan Publik. Aktualisasi sendiri barulah upaya untuk membentuk kebiasaan baru (habit) dalam diri PNS, jika habit ini dapat dipertahankan maka akan membentuk karakter PNS yang dapat dibedakan dengan profesi-profesi yang lain. Dengan demikian, proses Pelatihan Dasar ini merupakan rangkaian yang proses yang dimulai dari Rasionalisasi, Aktualisasi, Habituasi, dan Kulturisasi.

Baca Juga : Contoh Format Penulisan Kata Pengantar Karya Tulis Ilmiah (KTI/SKRIPSI) Terbaru

Baca Juga :LAPORAN AKTUALISASI NILAI - NILAI DASAR PNS RADIOLOGI TERAMPIL DI INSTALASI RADIOLOGI RUMAH SAKIT (BAB I)

Baca Juga :BAGIAN UTAMA YANG HARUS ADA DALAM KARYA TULIS ILMIAH ATAU SKRIPSI DAN TESIS

Baca Juga :CARA MEMBUAT BAB III KERANGKA KONSEP, DEFINISI OPERASIONAL DAN VARIABEL DALAM PENYUSUNAN KTI/SKRIPSI YANG BAIK DAN BENAR

Baca Juga :CARA MEMBUAT BAB I PENDAHULUAN (LATAR BELAKANG ) DALAM PENYUSUNAN KTI/SKRIPSI YANG BAIK DAN BENAR

Baca Juga :FORMAT PENGETIKAN PROPOSAL DAN KTI UNTUK AKADEMI KESEHATAN LINGKUNGAN

Baca Juga :FORMAT PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN TERBARU (Karya tulis Ilmiah dan Skripsi)

Baca Juga :98 Judul Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan Skripsi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat Terbaru